image_pdfimage_print

bsn lpbinuMelalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, KLHK mendorong agar gerakan bank sampah berbasis lingkungan semakin masif. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan, “Dulu sampah sesuatu yang dibuang atau dibakar. Dengan adanya UU Pengelolaan Sampah, paradigmanya diubah, sampah tidak boleh lagi dibakar, namun harus bisa didayagunakan sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi,” ujar Vivien dalam sambutannya pada Training of Trainers (ToT) Pengelolaan Manajemen Bank Sampah Berbasis Lingkungan di Jakarta, Rabu (29/8).

Indonesia sendiri, lanjut Vivien, menargetkan di tahun 2025 bisa mengelola sampah. Saat ini sudah banyak peraturan terkait penanganan sampah. Selain UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Indonesia juga sudah memiliki Perpres Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, dimana tahun 2025 ditargetkan 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah.

“Dari aturan itu pemerintah daerah harus menyusun strategi kebijakan daerah seperti mengidentifikasi bank sampah dan menghitung berapa sampah yang terkelola,” ucapnya.

Ketua LPBI NU, M. Ali Yusuf berharap, melalui ToT Pengelolaan dan Manajemen Bank Sampah Berbasis Lingkungan, seluruh peserta dapat memanfaatkan proses pembelajaran dalam pelatihan ini dengan baik dan bisa menjadi agen perubahan di wilayahnya masing-masing, dengan menularkan ilmu yang didapat untuk mengatasi persoalan sampah.

M. Ali Yusuf : Harus Siap Menjadi Agen Perubahan untuk mengatasi Persoalan Sampah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>