lpbi_nuKepengurusan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah 2018-2023 resmi dikukuhkan, Senin (12/11/2018). Kehadiran lembaga ini di Jawa Tengah tak lepas dari keberadaan Jateng yang bisa disebut sebagai “supermarket” bencana.

Ya, hampir semua jenis ancaman bencana ada di provinsi ini. Apakah musim hujan atau kemarau, ancaman bencana selalu mengintai. Saat musim hujan, ancaman paling menonjol adalah banjir dan longsor. Sementara saat musim kemarau, kekeringan selalu melanda sejumlah daerah. Ancaman bencana yang lain seperti gunung berapi, gempa bumi, kebakaran, puting beliung, hingga tsunami juga mengelilingi Jawa Tengah.

Pada 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat sebanyak 2.463 bencana alam melanda provinsi ini. Kerugian akibat bencana di Jawa Tengah mencapai Rp83 miliar. Selain itu sedikitnya 61 nyawa melayang. Sementara pada 2018, tercatat sudah ada 1.289 kejadian bencana selama Januari hingga Oktober.

Tak pelak, kehadiran kelompok atau elemen masyararakat yang peduli akan ancaman bencana merupakan sesuatu yang sangat perlu. Bersama elemen yang lain, baik pemerintah maupun nonpemerintah, punya tugas dan peran dalam pengurangan risiko bencana.

Ketua LPBI NU Jateng Winarti mengatakan, visi LPBI adalah terciptanya ketahanan masyarakat terhadap ancaman dan kerentanan bencana serta perubahan iklim, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. “Bencana itu memang tidak bisa diprediksi. Namun dengan upaya-upaya pencegahan, tentu bisa meminimalisir adanya korban saat benar-benar terjadi bencana,” katanya, Selasa (13/11/2018).

Atas dasar itu, kata Winarti, lembaga ini mempunyai misi terwujudnya tatanan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim. “Tentunya beberapa hal harus kita kuatkan, semisal peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan,” katanya.

Selain itu, lanjut Winarti, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan. “Termasuk peningkatan kemampuan masyarakat rentan bencana dan perubahan iklim dalam upaya pemenuhan kesejahteraan kualitas hidup,” katanya.

Di lingkup NU, kata dia, ada pondok pesantren hingga madrasah/sekolah. Lembaga-lembaga itu, menurutnya, bisa menjadi sarana edukasi untuk menyiapkan kader-kader siaga bencana, seperti santri siaga bencana. “Namun tentunya kita tidak ingin hanya di lingkup NU, karena soal pengurangan risiko hingga penanggulangan bencana ini adalah tugas semua elemen masyarakat,” katanya.