image_pdfimage_print

Workshop LPBIPada Kamis (16/9/2021), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan empat pejabat pemerintah lainnya dinyatakan bersalah atas pencemaran polusi udara di Ibu Kota DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) M Ali Yusuf mendesak pemerintah untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum tersebut karena kelalaian dan menyebabkan tidak terpenuhi hak warga atas udara sehat.

“Harus direspons dengan cepat! Hal ini juga sebagai koreksi terhadap pemerintah agar melakukan upaya yang lebih serius dan konkret terhadap perbaikan kualitas udara untuk kehidupan yang sehat. Itu kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak dasar warga negara berupa kesehatan,” ujar Ali kepada NU Online, Jumat (17/9/2021).

Menurut Ali, pemerintah juga harus memiliki strategi yang efektif untuk mencegah polusi udara. Salah satunya dengan cara penegakan hukum.

Pemerintah harus mengingat penandatanganan Perjanjian Paris 2015 yang telah meratifikasinya ke dalam hukum nasional melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

“Pemerintah RI juga telah menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia atau komitmen untuk melaksanakan perjanjian Paris 2015 tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan pengendalian perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030,” ungkapnya.

Pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur itu menjelaskan, kesehatan adalah hak dasar yang melekat di setiap warga negara yang harus oleh dipenuhi oleh pemerintah. Kesehatan juga bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dihormati dan tidak boleh dilanggar.

“Oleh karena itu, seluruh prasyarat bagi terwujudnya kesehatan harus dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya adalah udara yang bersih, minim atau tanpa polusi,” tegas Ali.

LPBI NU Desak Pemerintah Laksanakan Keputusan Pengadilan terkait Polusi Udara di Jakarta 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>