6f06552bf6cc564c409aae862f86ab46DINAS Pendidikan di daerah sangat mendukung migasi bencana masuk dalam kurikulum di sekolah. Bahkan masalah bencana ini harusnya mulai diajarkan sejak usia dini hingga perguruan tinggi dengan materi pelajaran sesuai tingkatannya.

“Itu usulan yang sangat bagus, karena kondisi Indonesia sebagai8 negara kepulauan, agraris, jalur mediterania dan pegunungan rawan terhadap bencana,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, kepada Media Indonesia Rabu (26/12).

Kurikulum migasi bencana, kata Gunawan, selayaknya diberikan sejak sekolah usia dini hingga perguruan tinggi. Namun materi pelajaran disesuaikan dengan dengan tingkatannya seperti untuk sekolah taman kanak-kanak dimulai dengan tanda-tanda atau mengenal alarm di sekitar, kemudian cara sederhana penyelamatan dan lainnya.

Dengan kurikulum ini, ujar dia, para siswa akan mempunyai bekal pengetahuan yang cukup, sehingga ketika terjadi bencana mereka akan mudah dapat berupaya melakukan penyelamatan diri. Atau paling tidak mereka dapat mengikuti petunjuk untuk penyelamatan hingga mempermudah evakuasi.

“Kota Semarang di beberapa wilayah rawan banjir dan longsor, maka pelajaran menyangkut kebencanaan itu perlu dipahami siswa di lokasi rawan bencana tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya meskipun belum masuk dalam kurikulum di sekolah, pengurus cabang (PC) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU) Kendal telah mengadakan Pelatihan Sekolah Siaga Bencana (PSSB).

Pulugan siswa SNK NU 05 Kaliwungu Selatan mendapat pembekalan tentang kebencanaan yakni tentang pemahaman serta ketrampilan ketika menghadapi bencana.

“Sehingga mereka bisa sadar dan waspada terhadap potensi bencana, syukur bisa tergerak menjadi relawan saat terjadi bencana,” kata Penanggung Jawab Kegiatan Supari.

Ketua PC LPBI NU Kendal Muhammad Khafidin mengatakan sangat mendukung penuh kebencanaan masuk dalam kurikulum di sekolah, karena kesiapsiagaan bencana terdiri dari lima parameter.

Kelima parameter itu, lanjutnya, yakni pengetahuan tentang fenomena gempa dan tsunami, dan kesiapsiagaan untuk mengurangi resiko bencana, harus masuk dalam kurikulum sekolah. Kebijakan sekolah secara tertulis berkaitan dengan kesiapsiagaan mengantisipasi bencana, rencana dan tindakan untuk merespon kondisi darurat bencana untuk semua komponen baik sekolah, guru maupun siswa, peralatan dan bahan dalam kondisi yang baik dan siap dioperasikan jika sewaktu-waktu akan terjadinya bencana.

Selain itu, ujar Khafidin, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi sistem peringatan bencana, peralatan dan prosedur tetap (SOP), termasuk tanda atau bunyi peringatan dan mekanisme pelaksanaan untuk peringatan, pembatalan peringatan dan tanda keadaan sudah aman.

Sosialisasi tersebut akan diberikan pada komunitas sekolah serta meningkatkan kemampuan memobilisasi sumber daya, termasuk gugus atau kelompok siaga bencana, pelatihan dan penyediaan materi dan bahan serta peralatan yang diperlukanuntuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah. (OL-3)